Malaysia Bereaksi Keras, Kecam Demo dan Pembakaran Bendera

JAKARTA - Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia kembali memanas. Meski Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bersikap lembek terkait dengan penahanan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh kepolisian Tanah Tinggi, Johor, sebaliknya pihak Malaysia berani bereaksi keras.

Melalui Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman, mereka bahkan mengancam mengeluarkan travel advisory (mengimbau warganya tidak terbang ke Indonesia). Media-media Malaysia membeberkan bahwa pemerintah di sana mulai kehabisan kesabaran terkait dengan aksi demonstrasi di Kedubes Malaysia di Jakarta. 

Datuk Seri Anifah mengecam dan meminta Indonesia bertindak tegas terhadap berbagai aksi unjuk rasa tersebut. Misalnya, pelemparan kotoran dan pembakaran bendera Malaysia oleh demonstran. ''Kita tidak memaafkan apa yang Indonesia lakukan. Dua kesalahan tidak dapat dibenarkan. Saya tidak berpikir akan mendorong Malaysia melakukan hal yang sama, membakar bendera dan melemparkan kotoran. Bahkan, kami akan menghentikan mereka dari hal itu," katanya seperti dilansir  The Star.



Anifah mengingatkan, hubungan bilateral kedua negara bakal terganggu jika situasi di Indonesia memburuk. ''Kami akan memantau situasi. Jika perlu, kami mengeluarkan  travel advisory," kata Anifah dalam konferensi pers Rabu (25/8) seperti dikutip harian The New Straits Times. 

Anifah kembali mengkritik bahwa Malaysia tak ingin menjadi korban masalah politik dalam negeri Indonesia. ''Indonesia memiliki masalah rumah tangga sendiri. Tapi, kami tidak ingin Malaysia menjadi korban," tegasnya. Karena itu, Anifah memerintahkan Kedubes dan Konsulat Malaysia memperketat pengamanan. ''Mereka harus membuat blokade sehingga objek yang dibuang tidak akan mencapai kedutaan," katanya.

Anifah mengatakan, aksi demonstrasi dan ancaman terhadap warga Malaysia di Indonesia dapat menciptakan persepsi negatif di masyarakat. ''Dalam hubungan internasional, kita harus memberi dan menerima. Tapi, lebih dari itu, kita harus melindungi integritas negara kita," imbuhnya.

Itu merupakan pernyataan paling keras yang dilontarkan pejabat Malaysia berkenaan dengan rangkaian demonstrasi di Jakarta sejak awal pekan ini. Kelompok Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia. Mereka mengecam penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh Polisi Laut Malaysia (MPM) di perairan Tanjung Berakit, Bintan, 13 Agustus 2010.

Mereka ditangkap tidak lama setelah menahan tujuh nelayan Malaysia yang diduga kuat masuk wilayah kedaulatan RI secara ilegal. Namun, aksi protes di depan Kedubes Malaysia Senin lalu (23/8) berlanjut dengan tindakan melempar tinja serta menginjak-injak dan membakar kain yang mirip bendera Malaysia, Jalur Gemilang.

Rabu lalu (25/8) protes keras juga berlangsung di Jakarta. Massa dari Bendera berunjuk rasa di dua perusahaan besar Malaysia di Jakarta. Kantor perusahaan minyak Malaysia, Petronas di Jalan Sudirman dan kantor Bank CIMB di Jalan Gatot Subroto.

Rangkaian aksi itu mengundang kemarahan Malaysia. Tidak hanya pejabat, sejumlah organisasi di negeri jiran menyatakan protes atas demonstrasi anti-Malaysia di Indonesia yang menjurus ke penghinaan.

''Malaysia adalah bangsa yang penyabar. Harus ada tindakan untuk memastikan bahwa demonstrasi bisa dikendalikan sebelum bangsa Malaysia kehilangan kesabaran," kata Anifah dalam pernyataan yang dikutip harian  The New Straits Times, Rabu lalu.

Anifah pun memanggil Wakil Duta Besar RI Tatang Razak untuk menyampaikan protes atas provokasi yang terjadi di Jakarta karena merupakan penghinaan kepada Malaysia. ''Demonstrasi dan tindakan-tindakan yang tidak terhormat itu telah menyakiti Malaysia," kata Anifah.

Hingga kemarin, kecaman atas aksi para demonstran Indonesia itu terus menghiasi pemberitaan media-media Malaysia. Bahkan, sejumlah harian mengangkat soal hilang kesabaran itu sebagai judul artikel. Harian  The Starmisalnya, menulisnya dengan judul Malaysia Losing Patience after Demos in Jakarta Embassy.

"Pemerintah telah mengingatkan bahwa kesabarannya semakin tipis menyusul aksi protes kasar oleh sekelompok warga Indonesia terhadap negara ini," begitu kalimat pembuka pemberitaan  The Star. 

Dituliskan  The Star dalam situsnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Datuk Seri Anifah Aman mengatakan, demonstrasi seperti itu, termasuk pembakaran bendera dan pelemparan tinja bisa membahayakan hubungan bilateral. 

''Kita sudah sampai pada titik di mana ini di luar kesabaran kita," tegas Anifah pada konferensi pers di Putra Jaya seperti diberitakan  The Star kemarin (26/8). Harian Malaysia Kini juga mengangkat judul serupa. KL 'Out of Patience' after Indonesia Protests, begitu judul artikel di situs Malaysia Kini.

''Malaysia menyatakan telah hilang kesabaran dan mengirimkan surat protes ke Indonesia menyusul demonstrasi yang dipicu masalah maritim di mana kotoran manusia dilemparkan ke kedutaannya di Jakarta," demikian tulis  Malaysia Kinidalam headline-nya.

Lagi-lagi,  New Straits Times menurunkan tajuk dengan mengutip pernyataan Menlu Anifah. ''Warga Malaysia berkepala dingin dan sabar. Sesuatu harus dilakukan untuk memastikan demonstrasi di sana terkendali sebelum warga Malaysia kehilangan kesabaran mereka," ujar Anifah.

Kecam SBY 

Pemerintah RI masih menahan diri untuk tidak menanggapi ko
mentar Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman. Pemerintah justru meminta para demonstran tidak melakukan kekerasan. "Saya tidak ingin menanggapi itu," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (26/8). 

Djoko mempersilakan masyarakat memprotes Malaysia asal sesuai dengan aturan. "Saya selalu sampaikan dari dulu, demo, melakukan aspirasi, diberi ruang dan kesempatan. Tetapi, yang tidak melanggar aturan. Itu saja kuncinya. Terjemahkan sendiri itu," ujar Djoko.

Dia juga membantah bahwa pemerintah terlalu lembek dalam menghadapi Malaysia. Pernyataan Menlu Marty Natalegawa dinilai sudah tegas seperti diungkapkan dalam rapat dengan Komisi I DPR. "Jawaban Pak Marty itu tidak lembut, keras memang," kata Djoko.

Pemerintah RI telah melayangkan nota protes atas insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tersebut. Sayang, hal itu belum direspon serius Malaysia.

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin melayangkan kritik keras kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden dinilai tak responsif terhadap persoalan kedaulatan yang sangat sensitif.


Dia menyindir, selama ini presiden terkesan lebih responsif terhadap isu-isu kecil. "Video mesum ditanggapi. Tapi, untuk isu kedaulatan seserius ini, kenapa tidak menggelar konferensi pers dan mengambil langkah?" gugatnya.

Kepada pemerintah Malaysia, dia juga mengingatkan agar tidak lagi meremehkan Indonesia. Sebab, jika hal itu terus dilakukan, pertentangan kedua negara akan sulit dihindari. "Jangan lagi bergaya seperti OKB, orang kaya baru, karena yang rugi nanti juga mereka sendiri," imbuhnya.  

Politisi Senayan meminta pemerintah tidak menanggapi ancaman Menlu Malaysia itu. "(Travel advisory) itu hanya isu pemutarbalikan fakta. Pemerintah jangan terpancing," kata Ahmad Muzani, anggota Komisi I dari FP Gerindra, kemarin (26/8).

"( Travel advisory) itu hanya isu pemutarbalikan fakta. Pemerintah jangan terpancing," kata Ahmad Muzani, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, kepada wartawan di gedung parle
men, Jakarta, kemarin (26/8).


Menurut Muzani, Malaysia sedang menggulirkan isu politik yang berbahaya. Konteks Malaysia mengeluarkan ancaman berdasar aksi itu sebaiknya tidak ditanggapi pemerintah. Sebab, hal itu bukan substansi masalah. Pemerintah harus bersikukuh bahwa Malaysia telah melanggar karena menangkap tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Aksi demonstrasi itu persoalan pinggiran. Pengalihan isu. Itu tidak akan terjadi jika Malaysia tidak melanggar," jelasnya.

Pengalihan isu itu hanya akan memaksa pemerintah Indonesia meminta maaf. Menurut Muzani, Malaysia sudah sangat terpojok dengan tekanan dan kritik yang muncul dari warga Indonesia. "Kita tidak boleh terpancing. Substansinya adalah masalah kedaulatan yang harus segera diselesaikan," tegasnya.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, pemerintah perlu segera melakukan langkah sebagaimana rekomendasi komisi I. Pemerintah dituntut tidak terlalu lunak kepada pemerintah Malaysia. "Kita harus melakukan langkah supaya Malaysia tidak meremehkan Indonesia," kata Pram.  (sof/dyn/bay/c2/iro)

Sumber : http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=152541